TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

1. PERAN TNI 

©  Komponen Utama Sistem Pertahanan Negara.

©  Alat Negara Bidang Pertahanan.

2. FUNGSI TNI

©  Penangkal terhadap Ancaman Militer/bersenjata terhadap Kedaulatan, Keutuhan Wilayah, dan Keselamatan Bangsa.

©  Penindak terhadap Ancaman Kedaulatan, Keutuhan Wilayah, dan Keselamatan Bangsa.

©  Pemulih terhadap Kondisi Keamanan Negara yang Terganggu akibat Kekacauan Keamanan.

3. KEDUDUKAN TNI 

©  Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Militer Berkedudukan di Bawah Presiden.

©  Kebijakan dan Strategi Pertahanan di Bawah Koordinasi Departemen Pertahanan.

©  TNI Terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Masing-masing Angkatan Berkedudukan Sama dan Sederajat.

         4.      PENGERAHAN KEKUATAN TNI

©  Kewenangan dan Tanggungjawab Pengerahan Kekuatan TNI Berada Di Tangan Presiden.

©  Pengerahan TNI oleh Presiden Harus Mendapat Persetujuan DPR.

©  Presiden Dapat Langsung  Mengerahkan TNI Jika Keadaan Memaksa. Namun Sesudahnya dalam Waktu 2 x 24 Jam Harus Melapor  pada DPR. Jika DPR Tidak Menyetujui, Presiden Harus Menghentikannya.

5. PENGGUNAAN KEKUATAN TNI

©  Penggunaan Kekuatan TNI Berada pada Panglima TNI.

©  Panglima TNI dalam Penggunaan Kekuatan Bertanggungjawab pada Presiden.

©  Penggunaan Kekuatan dengan Operasi Militer Perang dan Selain Pearang Dilakukan untuk Kepentingan Pertahanan Negara.

©  Penggunaan Kekuatan dalam Rangka Perdamaian Dunia Dilakukan Sesuai Politik Luar Negeri dan Hukum Internasional.

          6.      PRAJURIT TNI

©  Terdiri dari Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib. Masing-masing Menjalani Dinas Keprajuritan dengan Ikatan Dinas.

©  Prajurit Dikelompokkan dalam Kepangkatan Perwira, Bintara, dan Tamtama.

7. PANGLIMA TNI

©  TNI Dipimpin Seorang Panglima TNI.

©  Panglima TNI Diangkat dan Diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan DPR.

©  Jabatan Panglima TNI Dijabat Bergantian oleh Perwira Tinggi AD, AL, dan AU, yang Sedang atau Pernah Menjabat Kepala Staf Angkatan.

©  Persetujuan DPR Terhadap Calon Panglima TNI yang Diajukan Presiden Paling Lama dalam Waktu 20 Hari.

©  Jika DPR Tidak Menyetujui Calon Panglima TNI yang Diusulkan Presiden, Maka Presiden Mengusulkan Calon Lain Sebagai Ganti.

©  Jika DPR Tidak Menyetujui Calon Panglima Usulan Presiden, Harus Diberi Alasan Tertulis.

©  Jika DPR Tidak Memberi Jawaban dalam Waktu 20 Hari, Maka DPR Dianggap Menyetujui & Presiden Berwenang Mengkatnya.